SM/Asef F Amani - REHABILITASI RUMAH: Kepala Disperkim Kota Magelang, Handini Rahayu menyampaikan sambutan dalam kegiatan penyerahan bantuan rehab rumah dari Bank Jateng ke warga di aula Kelurahan Rejowinangun Selatan.

MAGELANG, SM Network – Pemkot Magelang masih memiliki pekerjaan rumah untuk merubah kondisi rumah tak layak huni menjadi layak huni milik warga dengan jumlah yang cukup banyak. Meskipun setiap tahun jumlah rumah tak layak huni di Kota Sejuta Bunga terus mengalami penurunan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan, data per akhir tahun 2019 lalu, jumlah rumah tak layak huni sebanyak 3.296 unit. Rumah ini tersebar di kelurahan-kelurahan.“Jumlah yang masih banyak, meski sudah turun dibanding tahun 2015 yang mencapai 4.707 unit. Empat tahun ini kita banyak berupaya menguranginya,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan bantuan rehab rumah dari Bank Jateng ke warga di aula Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kamis (9/7).

Dia menuturkan, pihaknya banyak melakukan upaya pengurangan rumah tak layak huni tersebut, baik dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat, dana dari provinsi, maupun sumber dana lainnya. Termasuk dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan. “Alhasil, selama empat tahun ini kita bisa merubah 1.411 rumah tak layah huni menjadi rumah layak huni. Masih ada sisa 3.296 rumah tak layak huni yang perlu terus kita upayakan pengentasannya,” katanya.

Handini mengaku bersyukur ada dana bantuan rehab rumah dari Bank Jateng untuk 92 unit rumah tak layak huni di tahun 2020 ini. Setidaknya dana CSR ini dapat mengurangi kembali jumlah rumah tak layak huni. “Kita dapat dana bantuan dari Bank Jateng Rp 10 juta untuk masing-masing rumah. Dana ini sifatnya stimulus, sehingga diharapkan masyarakat juga bisa saling membantu untuk merubah rumah tak layak huni menjadi layak huni,” jelasnya. Ditegaskannya, tempat tinggal hunian yang layak huni merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah. Maka, pemerintah dan juga masyarakat berkewajiban memberikan jaminan kepada masyarakat terkait tumah tinggal layak huni.

“Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 22/2008 disebutkan, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi tiga syarat, yakni keselamatan bangunan, rumah harus jamin kesehatan bagi penghuninya, dan memiliki luasan minimum yang cukup (satu orang minimal diperlukan luasan 7,2 m2),” paparnya. Sementara itu, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito dalam sambutan yang dibacakan Asisten III, Taufik Nurbakin mengutarakan, CSR menghadirkan program strategis dalam rangka penguatan sinergi pemerintah dan swasta.

“Pemerintah butuh dukungan pihak lain dalam pembangunan daerah. Salah satunya kawasan pemukiman yang menjadi urusan wajib pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. Pemerintah, katanya, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan rumah layak huni.“Kami harap bantuan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Bagi penerima, rehab rumah sebaik-sebaiknya sehingga membawa berkah bagi penghuninya,” imbuhnya.


Asef Amani

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here