istimewa

MAGELANG, SM Network – DPRD Kota Magelang sepakat dengan kebijakan Pemkot Magelang yang belum melakukan lockdown di Kota Magelang untuk sementara ini. Ia pun memandang dalam mengambil kebijakan menutup diri tidak mudah, karena harus dilakukan dengan hati-hati.

“Harus hati-hati dalam mengambil kebijakan lockdown. Sebab, RSU kita (RSUD Tidar, red) menjadi rujukan penanganan virus korona. Juga seara geografis di tengah-tengah kabupaten, sekaligus akses Purwomanggung,” ujar Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno, Senin (30/3).

Dia menuturkan, meski belum lockdown, ia meminta agar eksekutif memperketat pemantauan lalu intas pergerakan orang, terutama dari luar kota. Apalagi, sedang marak pergerakan pemudik dari Jakarta yang merupakan zona merah Covid-19 ke daerah-daerah asal, seperti di Jawa Tengah.

“Saya kira perlu aturan yang tepat dan efisien di situasi seperti saat sekarang ini. Kemarin saya pesan ke Dishub agar dikaji terkait lalu lintas yang masuk kota, agar bisa dilewatkan jalur lingkar luar, yakni dari arah Kebonpolo ke kiri dan dari Mertoyudan belok kanan ke jalur lingkar atau ke kiri arah Pakelan,” katanya.

Terkait karantina kampung, bapak yang akrab disapa Udik ini menilai, memang dipandang perlu. Artinya, masing-masing wilayah di tingkat paling kecil, yakni RT/RW/Kampung bisa maksimalkan untuk karantina mandiri sesuai muatan lokal masing-masing.

“Namun, yang penting adalah ada partisipasi aktif dari masyarakat. Juga harus tetap dikoordinasikan dengan Babinsa, Babinkamtibmas, dan lain sebagainya, termasuk Lurah dan Camat. Hal ini agar karantina mandiri tidak menimbulkan masalah sosial baru,” jelasnya.

Udik menambahkan, adanya masalah sosial baru akibat dari penyebaran virus korona ini memang harus diantisipasi. Misalnya dalam bentuk bantuan. Namun, ia tidak sepakat ketika aparatur sipil negara (ASN) sendiri yang harus menanggung bantuan itu, seperti pemotongan gaji.

“Jangan dipaksa pemotongan gaji itu. Kalau mau ada penyaluran bantuan, ya sesuai dengan empati masing-masing saja. Toh pasti ada juga saudara atau tetangga yang mungkin terdampak dan minta bantuan. Termasuk kami anggota DPRD yang sudah pasti punya konstituen,” paparnya.

Sebelumnya, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito memutuskan untuk tidak mengeluarkan kebijakan lockdown. Meski Kota Sejuta Bunga sudah berstatus KLB (kejadian luar biasa) Covid 19, karena sudah ada pasien positif virus korona yang meninggal dunia.

“Pemerintah serius dalam menghadapi pandemi virus korona ini. Saya rapatkan semua lengkap di Pendopo Pengabdian guna membahas banyak hal terkait virus tersebut,” tuturnya saat video conference dengan sejumlah wartawan, Sabtu (28/3).

Pihaknya juga belum berencana menutup hotel atau sejenisnya, karena sudah tahu sendiri kalau sejak beberapa hari terakhir digaungkan beraktivitas di rumah saja. Okupansi hotel pun diperkirakan hanya 5-10 persen saja.

“Seminta masyarakat untuk mematuhi arahan pemerintah, seperti di rumah saja, tidak mudik, rajin mencuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, menyemprot cairan desinfektan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan lainnya,” tandasnya.


Asef Amani/kim

1 KOMENTAR