SM/Asef F Amani - Anggota DPRD Kota Magelang, Waluyo dan HIR Jatmiko

MAGELANG, SM Network – Langkah cepat Pemkot Magelang yang akan segera merealisasikan program Rp 30 juta per RT per tahun mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Kota Magelang. Hanya saja, wakil rakyat berharap agar program itu diwujudkan secara transparan dan akuntabel.

Anggota DPRD Kota Magelang, Waluyo mengatakan, sebagai wujud transparansi bisa diberikan beberapa termin. Tidak langsung Rp 30 juta begitu, karena dinilai sangat rawan.

“Transparansi sangat penting, mengingat secara global jumlah anggaran yan disediakan sangat besar. Di Kota Magelang terdapat 1.034 RT. Sehingga, paling tidak dibutuhkan Rp30 miliar untuk menjangkau program ini. Otomatis konsekuensi terjadi penyimpangan juga tinggi,” ujarnya di kantornya.

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, sebaiknya Pemkot Magelang memberi pendampingan serius kepada para pemangku kepentingan di tingkat RT. Juga melibatkan media massa untuk mengontrol dan mengawasi program itu.

“Pendampingan itu penting, termasuk sosialisasi. Karena sejauh ini masyarakat di tingkat RT masih merasa bila Rp30 juta tiap RT itu adalah uang tunai. Sosialisasi ini saya kira yang mesti digenjot terus,” katanya.

Menurutnya, tak kalah penting lagi sistem pelaporan di tingkat RT. Pemkot diminta menciptakan aplikasi digital dan manual, untuk memudahkan pemangku kepentingan membuat laporan yang transparan dan akuntabel.

“Diberitakan terus mulai dari awal, tata cara pengusulan di tingkat RT itu bagaimana, terus prioritasnya adalah kearifan lingkungan itu sendiri, tidak semuanya bersifat infrastruktur, tetapi bisa pemberdayaan manusia, membuat wirausaha, UMKM, dan lainnya,” jelasnya.

Waluyo menambahkan, anggaran Rp 30 juta per RT juga harus sinkron dengan musyawarah rencana (musren) tingkat RT. Kemudian dikaji organisasi perangkat daerah (OPD) guna menilai program yang diusulkan sesuai skala prioritas atau tidak.

“Secara teknis bisa diterbitkan Peraturan Walikota (Perwal). Saya harap mulai sekarang OPD terkait mulai merancang draft hukumnya yang sesuai aturan,” imbuhnya.

Senada disampaikan Anggota DPRD Kota Magelang dari Partai Hanura, HIR Jatmiko bahwa, program Rp 30 juta per RT itu menjadi salah satu gebrakan perubahan kepala daerah yang harus didukung kalangan legislasi.

Namun, dia menyoroti pihak lain yang nantinya akan turut serta dalam pengawasan, agar tidak menjadi bidikan aparat penegak hukum (APH). Maka, sosialisasi harus lebih masif dari sekarang.

“Jangan hanya melibatkan aparat kelurahan dan ketua RT saja, tapi media juga andil di situ, untuk bersama-sama mengawal program ini tepat sasaran, tepat manfaat, dan tertib pelaporan sehingga mampu dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.