MAGELANG, SM Network – DPRD Kota Magelang menilai Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo soal gerakan “Jateng di Rumah Saja” pada 6-7 Februari efektif kalau disesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Termasuk kearifan lokal di Kota Sejuta Bunga yang masih berlaku SE Wali Kota Magelang tentang PPKM sampai 8 Februari.

Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno mengatakan, sifat dari SE Gubernur itu tidak wajib harus diterbitkan SE turunan. Kota Magelang sendiri sampai saat ini masih menerapkan SE Walikota Magelang Nomor 443.5/24/112, tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kedua, sampai 8 Februari 2021.

Menurutnya, tujuan dari SE gerakan Jateng di Rumah Saja misinya sama, yakni untuk memutus transmisi penularan Covid-19. Namun, secara prinsip yang sampai kepada masyarakat adalah aturan di tingkat daerah.

“Maka, SE yang ditandatangani wali kota atau bupatilah yang menjadi ketentuan masyarakat, kalau sifatnya itu SE. Di daerah pun, saya yakin punya kajian, rencana, kearifan lokal sendiri-sendiri. Bukan berarti yang tidak menjalankan SE itu tidak tunduk terhadap gubernur. Lebih tepatnya itu disesuaikan,” ujarnya, Kamis (4/2).

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, kebijakan yang telah ditempuh Pemkot Magelang selama PPKM ini sudah menunjukkan tren positif. Terlihat dari status zona oranye saat ini sudah mendekati kuning. Bahkan, angka kesembuhan melesat naik menjadi 87 persen, atau lebih tinggi dari angka kesembuhan pasien konfirmasi positif Covid-19 tingkat nasional sebesar 82 persen.

“Memang spiritnya sama, bersama-sama memutus mata rantai Covid-19, tapi dengan cara dan kebijakan yang berbeda-beda. Seperti pasar tradisional, kalau sampai ditutup, tentu masyarakat kita yang beraktivitas di sana akan menjerit. Walaupun hanya dua hari, tapi efeknya akan sangat besar,” kata pria yang akrab disapa Udik ini.

Pemkot Magelang, kata Udik, diharap tetap pada pendirian memberlakukan SE PPKM periode kedua ini dengan lebih ketat lagi. Sementara untuk pasar tradisional, toko sembako, swalayan, dan usaha nonformal yang ramainya saat akhir pekan, tetap diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan yang telah ditentukan.

“Sektor nonformal ini jangan sampai ditutup, karena sebagian usaha ini justru sedang ramai ketika akhir pekan. Tapi untuk tempat wisata, tempat hiburan, saya sepakat, sementara tidak beraktivitas dulu,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito mengutarakan, pasar tradisional dan sektor perdagangan hanya diminta untuk menyesuaikan dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid kedua. Di dalam aturan tersebut, sektor perdagangan tidak ditutup, hanya dibatasi jam operasionalnya.

“Kita mendukung (SE Gubernur Jawa Tengah), karena tujuannya baik. Tapi, tidak sama persis dengan anjuran itu. Nanti kalau masyarakat tidak punya beras gimana, tidak punya makanan gimana?” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya kalau menerima instruksi begitu tidak leterlek, tapi dikaji dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Apalagi, saat ini penyebaran Covid-19 di Kota Magelang terus menunjukkan tren penurunan. Dari zona oranye, bahkan sudah mendekati zona kuning.

“PPKM yang diberlakukan selama tiga pekan di Kota Sejuta Bunga ini telah menunjukkan hasil yang positif. Maka, saya ingin tetap menggerakkan sektor perekonomian dan memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.