Data Amburadul, DPRD Minta BPS Serius Benahi Data Kemiskinan

WONOSOBO, SM Network – Dalam beberapa minggu ini bantuan sosial kepada warga miskin dan warga yang terkena dampak pandemi Covid-19 mulai disalurkan, baik bantuan dari Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT APBD Kabupaten, BLT APBD Propinsi, maupun BLT yang diambilkan dari Dana Desa dan bantuan swadaya masyarakat kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Sayangnya, seiring dengan pencairan berbagai bantuan sosial itu justru menimbulkan gejolak di masyarakat.

Bagaimana tidak, data penerima bantuan yang tidak valid justru menimbulkan kecemburuan sosial. Hal itu menimbulkan banyak protes di tengah masyarakat karena dipandang tidak adil. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro mengatakan dirinya banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat baik melaui pesan pribadi maupun melalui media sosial yang mengeluhkan adanya pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Banyak warga yang meminta keadilan, karena merasa berhak mendapatkan bantuan sosial tapi malah tidak mendapatkan, sedangkan banyak warga yang dipandang lebih mampu tetapi justru mendapatkan bantuan. Ada juga yang mendapatkan bantuan sosial dobel-dobel dari beberapa sumber. Ia juga menjelaskan bahwa ada laporan dari pendamping PKH di Kecamatan Kalibawang bahwa ada warga di Dusun Simpar yang sudah mendapatkan bantuan PKH tapi masih mendapatkan bantuan dari desa, sementara ada warga miskin yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan apa-apa.

Demikian juga di desa yang lain juga ada laporan kasus yang sama. Menyikapi kasus-kasus seperti itu yang terjadi di berbagai desa, politisi muda PKB itu meminta agar dilakukan pengecekan ulang oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa sebelum dilakukan pencairan bantuan untuk tahab selanjutnya guna mengurangi kecemburuan sosial yang bisa mengarah terjadinya konflik sosial.

“Saya menyadari beban berat yang dirasakan oleh para Kepala Desa, Perangkat Desa sampai pengurus RW dan RT karena mereka yang bersinggungan langsung dengan masyarakat bawah. Bahkan terkadang mereka menjadi sasaran tuduhan warga dan dianggap berlaku tidak adil, karena mereka yang dianggap menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat bansos. Padahal mereka juga mengeluhkan data kemiskinan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Mereka sudah mengusulkan perbaikan data kemiskinan tapi yang muncul tetap saja berbeda,” tandasnya.

Suwondo meminta agar BPS dalam skala lokal maupun dalam secara nasional agar secara serius segera melalukan pembenahan data kemiskinan. “Data kemiskinan harus dibenahi. Jangan sampai terulang lagi data 2011 lalu masih digunakan sebagai acuan pemberian bansos. Akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kementerian Sosial harus serius menata hal ini sehingga bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dalam rangka mengurangi angka kemiskinan,” pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Peberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo, Retno Eko Syafariati mengakui bahwa pendataan terhadap keluarga miskin penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) masih terus dilakukan. “Data terkait jumlah keluarga penerima manfaat BST masih dinamis karena sampai saat ini kami masih terus berupaya melakukan pemutakhiran agar benar-benar valid sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” tuturnya.


Adhib Annas M

2 Komentar

  1. 219789 904154Glad to be 1 of numerous visitants on this awesome internet site : D. 227693

  2. 630026 644274I need to admit that that is one wonderful insight. It surely gives a company the opportunity to have in around the ground floor and actually take part in creating a thing special and tailored to their needs. 75433

Tinggalkan Balasan