Daop 6 Tak Takut Dilaporkan ke Komnas HAM

YOGYAKARTA,SM Network – Kasus sengketa tanah antara warga Secang, Kabupaten Magelang dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) terus bergulir. Bahkan, PT KAI yang diwakili Daop 6 Yogyakarta menyebut tak gentar jika masyarakat melaporkan kasus itu ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM). “Silakan saja warga (Secang) lapor ke Komnas HAM, kami tidak masalah dan tak takut,” tegas Manager Humas Daop 6 Eko Budiyanto, kemarin.

Menurut Eko Budiyanto, kondisi di Secang sebenarnya adalah banyaknya aset-aset negara dalam bentuk bidang tanah yang dirampas oleh warga setempat selama berpuluh-puluh. Padahal aset negara itu diberikan ke PT KAI (Persero) dengan status Hak Pakai untuk dikelola. “Kalau mau adil, Komnas HAM bisa duduk secara fair bagaimana hak kami dijarah orang orang tak bertanggung jawab. Apa kami melanggar HAM, aset kami selama ini tak jelas peruntukkannya kemana,” tutur dia.

“Kami tak pikir lama dan tak lama aset itu dipakai warga tapi yang jelas kami tahunya aset negara itu dipatok warga dan mereka tak punya dasar yang kuat. Kami punya sertifikat kok,” tegasnya.

Sebelumnya, warga Kelurahan/Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang yang merupakan warga yang menempati tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau yang sekarang berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI) pernah mengadu ke Komnas HAM medio 2013 silam. Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Panca Tekad itu bermaksud meminta bantuan Komnas HAM untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati.

Suratiman, salah seorang warga mengaku akhir-akhir ini merasa resah karena ada ancaman jika membangun di tanah milik PT KAI. Padahal dirinya mengaku telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1981. “Kami diintimidasi. Kami dilarang membangun di tanah milik PT KAI. Saya juga dianggap melanggar, jika menggunakan tanah itu,” ungkap Suratiman dihadapan empat perwakilan dari Komnas HAM kala itu. Warga yang tinggal dari dari Muntilan sampai Secang tetap meyakini tanah tersebut merupakan Sultan Ground bukan aset milik PT KAI.


Gading Persada

Tinggalkan Balasan