Dana Pengadaan Aplikasi Si Jaka Dianggap Tidak Masuk Akal

MUNGKID, SM Network – Besarnya dana yang digunakan untuk pengadaan aplikasi Jaga dan Kawal Dana Desa Kerjasama Kejari dan Pemkab Magelang “SiJaka” (jaga dan kawal), membuat beberapa desa keberatan. Pasalnya setiap desa dimintai dana sebanyak Rp 8 juta, yang jika ditotal maka jasa pembuatan satu aplikasi tersebut memiliki harga sebesar Rp 2,396 Miliar.

Diketahui pihak ketiga yang mematok besarnya dana tiap desa yakni Pt. Citra Adi Perdana (CAP).
Tujuan adanya aplikasi tersebut, untuk membantu 367 Kepala Desa di Kabupaten Magelang guna menghindari kekeliruan, kekhilafan, dan kesalahan dalam penggunaan dana desa supaya terhindar dari tindakan represif atau pidana di kemudian hari.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, melalui Kasi Intel, Alden Simanjuntak, menjelaskan terkait pengadaan Aplikasi Jaga dan Kawal Dana Desa. Alden juga menambahkan, bahwa Kejari bersifat hanya sebagai penerima manfaat.

“Kejaksaan itu hanya menerima manfaat dari Pemkab Magelang. Masalah biaya pengadaan Aplikasi, setahu kami itu yang menentukan antara pihak ke 3 dengan pemerintah desa (Kepala Desa),” ungkapnya.

Alden menyebutkan bahwa selama sosialisasi pengadaan Aplikasi ada tiga pihak yang hadir yakni unsur Kejaksaan sendiri, Kepala Desa dan pihak ketiga dalam hal ini Pt. Cipta Adi Perdana (CAP) dari Semarang.

“Dari Kejaksaan hanya menyampaikan manfaat dari Aplikasi tersebut yakni mempermudah pengawasan penggunaan dana desa. Masalah besaran biaya itu bukan ranah Kejaksaan. Itu urusan pihak ke 3 dan Kades,” jelas Alden.

Salah satu kepala desa di Kecamatan Mertoyudan, Slamet, membenarkan hal tersebut. “Benar, bahwa kami ditarik uang sebesar Rp 8 juta ke pihak ketiga. Uang tersebut kami ambil dari PAD. Namun disayangkan kok dadakan, mengapa tidak akhir tahun agar bisa kita masukan RAD,” ujar Slamet.
Menurutnya, untuk satu aplikasi yang terbilang sederhana harganya cukup mahal.
“Kami bersama paguyuban desa Kabupaten Magelang setuju untuk membayar segitu. Ya bagaimana mau tidak bayar tapi teman-teman ikut semua,” jelasnya.

Sementara salah satu Kepala Desa di Borobudur yang tidak bersedia disebut namanya mengaku bahwa sebenarnya keberatan dengan biaya sebesar itu. Diapun merasa belum paham dengan adanya pengadaan tersebut.

“Lha kita ini mau diawasi, kok yang disuruh menyediakan alat untuk pengawasan kita, dengan biaya kita. Tetapi karena sudah jadi kesepakatan ya bagaimana lagi. Kalau ditotal seluruh desa di Magelang wahh mencapai 2,9 M lebih itu,” tambahnya.


Dian Nurlita

1 Komentar

  1. 940881 209207Its fantastic as your other weblog posts : D, thanks for posting . 567003

Tinggalkan Balasan