Cegah Klaster Pilkada, Peserta Kampanye Dibatasi

SLEMAN, SM Network – Kampanye Pilkada serentak 2020 dijadwalkan pada 26 September hingga 5 Desember. Sejumlah aturan main telah disiapkan KPU untuk menghadapi resiko penularan Covid-19. Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di masa pendemi diatur dalam Peraturan KPU Nomer 10 Tahun 2020.

Untuk kampanye, ada dua metode yang bisa digunakan yaitu rapat terbatas dan rapat umum. Jumlah peserta di tiap kegiatan dibatasi. Rapat terbatas yang diselenggarakan di dalam ruang, peserta maksimal 50 orang. Rapat terbatas ini juga bisa digelar secara daring untuk meminimalisir massa. Sedangkan kampanye rapat umum di lapangan terbuka, paling banyak dihadiri 100 orang.

“Kami sudah mengadakan rakor bersama parpol untuk bersama-sama menegakkan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada. Contohnya yang sudah dilakukan saat pendaftaran bakal pasangan calon pada pekan lalu,” kata Trapsi ditemui usai deklarasi Pilkada aman, damai, dan sehat di halaman Mapolres Sleman, Kamis (10/9).

Sewaktu mendaftar, tiga bapaslon juga sudah melampirkan surat hasil swab. Semuanya dinyatakan negatif Covid-19. Hanya saja, sejauh ini belum ada ketentuan yang mengatur teknis penyelenggaraan kampanye di masing-masing zona epidemiologi Covid-19. Sehingga, aturan kampanye di daerah zona merah, oranye, kuning maupun hijau.

“Itu sepenuhnya wewenang KPU RI. Kewenangan kami adalah memastikan tiap tahapan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan,” beber Trapsi.

Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa menambahkan, ketentuan mengenai penerapan protokol Covid-19 sudah dituangkan dalam beberapa payung hukum seperti Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bupati. “Dalam pengawasannya nanti, kami bekerjasama dengan Satpol PP, polisi, dan TNI,” ujarnya.

Sesuai instruksi dari pusat, Bawaslu diminta berkoordinasi dengan parpol agar Pemilu tidak menjadi klaster baru.
Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Sleman Arip Pramana mengatakan, implementasi protokol kesehatan juga melibatkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan berpatok pada Perbup 37.1 Tahun 2020. Saat disinggung jika ada temuan jumlah peserta kampanye yang melebihi ketentuan, pihaknya baru akan membicarakan teknisnya bersama TNI dan kepolisian, apakah kegiatan yang melanggar aturan dapat dibubarkan atau tidak.

2 Komentar

  1. 915507 328379This really is a good common sense write-up. Very beneficial to 1 who is just finding the resouces about this part. It will undoubtedly aid educate me. 652932

  2. 664282 303108This web-site is really a walk-through rather than the info you desired concerning this and didnt know who to inquire about. Glimpse here, and youll absolutely discover it. 201260

Tinggalkan Balasan