TEMANGGUNG, SM Network -Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, dengan tegas meminta, para kepala dinas di lingkungan Pemkab Temanggung untuk bisa menjadi agen komunikasi kepada masyarakat. Sebagai pelayan rakyat mereka tidak boleh autis atau antisosial.
“Kepala Dinas di Pemkab Temanggung harus menjadi agen komunikasi kepada masyarakat. Kita tidak bisa menjadi kepala dinas yang orangnya autis atau antisosial, apa yang dikerjakan masyarakat tidak tahu, dinasnya bekerja apa masyarakat juga tidak tahu, karena sekarang zaman sudah sangat terbuka,”ujarnya usai melantik delapan pimpinan tinggi pratama eselon IIB Pemkab Temanggung di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Jumat (3/1) petang.
Menurut dia, sekarang zaman sudah sangat terbuka, masyarakat minta pertanggungjawaban pemerintah apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, setiap kepala dinas wajib untuk memberitakan dirinya minimal sebulan sekali dan harus dimuat di media masa umum seperti koran, media online, atau TV.
“Kepala dinas harus siap bergaul dengan wartawan, beritakan semua kegiatan di dinas masing-masing. Kemudian harus siap membuat akun medsos, setiap hari minimal satu update, apa kegiatannya,”katanya.
Tak hanya itu, Bupati Hadik juga menuntut setiap kepala dinas wajib untuk melakukan inovasi. Artinya jangan hanya bekerja berdasarkan dokumen pelaksanaan amggaran (DPA) sematan. Pasalnya, jika hanya berdasar DPA saja maka setiap orang juga bisa menjadi kepala dinas, maka di sini harus ada tingkat pertanggungjawaban sosial yang lebih dari pada sekadar melaksanakan DPA.
Dia mencontohkan, pada tahun 2019 ada tim gugus tembakau, padahal tidak ada dalam DPA tetapi wajib dilaksanakan, memperjuangkan cukai, membela masyarakat Temanggung yang terpukul akibat kenaikan cukai rokok. Hal itu jelas tidak ada dalam DPA, tetapi harus dilakukan, karena ini kebutuhan masyarakat sebagai tuannya para pejabat.
Digarisbawahi pula jika kepala dinas hanya bekerja sesuai DPA, rakyat tidak akan mendapat layanan secara optimal.
Inovatif dan Kreatif
Selain inovatif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, semua kepala dinas, semua pejabat di lingkungan Pemkab Temanggung harus siap menempatkan diri di atas semua golongan masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan golongan, apalagi membedakan pandangan politik.
“Menjadi kepala dinas harus menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segala-galanya. Jangan sampai kepala dinas jam 19.00 sudah susah dihubungi, kalau seperti itu maka masyarakat tidak terlayani dengan baik,”katanya.
Pada pelantikan itu juga ditandatangani pakta integritas yang ditandatangani para pejabat baru dilantik ini untuk mulai sebuah era baru di Pemkab Temanggung bahwa menjadi kepala dinas juga harus menjadi agen komunikasi Pemkab Temanggung kepada masyarakat. Adapun kepala dinas yang dilantik antara lain, Gotri Wijiyanto (Asisten Pemerintahan), Eko Suprapto (DPMPTSP), Prasodjo (Dinas Sosial), Gema Artisti (Dinpermades), Hendra Sumaryana (DPUPKP), Edy Cahyadi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), Ripto Susilo (Bappeda), Agus Sujarwo (Inspektorat).
Raditya Yoni A
