Bupati Purworejo : Raih WTP Delapan Kali Berkat Kerja Sama Semua Pihak

PURWOREJO, SM Network – Bupati Purworejo, Agus Bastian, menilai keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) delapan kali berturut-turut merupakan prestasi yang sangat bermakna bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Menurut Bupati, hal itu dikarenakan untuk meraih WTP bukan saja kerja Bupati tapi merupakan hasil kerja nyata dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan sampai ke Pemerintahan Desa.

“Selama saya menjabat Bupati Purworejo, Alhamdulillah selalu mendapatkan hasil Pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya bahwa selama kepemimpinan saya bersama Bu Wakil Bupati semua jajaran pemerintahan dari atas sampai ke tingkat desa sangat mendukung dan dapat bekerja sama sesuai aturan yang berlaku,” kata Bupati, Kamis (4/6).

Lebih jauh, Bupati Agus Bastian mengatakan bahwa pemeriksaan BPK merupakan amanah konstitusi dan merupakan evaluasi sistem keuangan. Bagi Pemerintah Daerah, ada empat aspek yang sangat strategis dari kegiatan pemeriksaan oleh BPK.

Empat hal tersebut adalah, pertama, membangun akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah. Kedua, memperkuat fungsi manajemen, utamanya aspek pengawasan internal, guna optimalisasi pencapaian kinerja. Ketiga, membangun birokrat yang profesional, yang bertanggungjawab atas semua program dan kegiatan yang dilakukan di tingkat Perangkat Daerah. Keempat, mengantar secara efektif proses reformasi birokrasi.

“Atas rekomendasi yang telah diberikan, tentunya Pemerintah Daerah sangat bersyukur, namun lebih dari itu, kita dapat memahami upaya-upaya ke depan yang memerlukan penguatan, baik aspek penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, validasi dan akurasi data maupun pemanfaatan aplikasi dalam pelaksanaan tugas,” tuturnya.

Upaya Pemerintah Daerah untuk menggapai opini WTP sesungguhnya merupakan jembatan manajemen untuk mencapai akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Substansi opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wahana untuk memotivasi agar proses pertanggungjawaban keuangan yang sekaligus menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah, dicapai secara efektif dan efisien.

“Dengan demikian, keseluruhan hasil pemeriksaan, rekomendasi maupun opini yang diberikan, memberi konsekwensi agar Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan segera melakukan langkah-langkah penyempurnaan, baik secara internal maupun sinergis antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,” imbuhnya.


Heru Prayogo

Tinggalkan Balasan