BERIKAN : Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat berikan sambutan pada acara yang digelar baru-baru ini.

WONOSOBO, SM Network – Sejumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo hingga kini masih alami kekosongan. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat mengatakan, banyaknya jabatan yang kosong akan mengganggu stabilitas kinerja pemerintahnya. Padahal, banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan ditahun pertama bekerja sebagai Bupati.

“Banyak Jabatan Tinggi Pratama (JPT) kosong. Bahkan sudah satu tahun lebih. Itu akan menggangu stabilitas kita dalam bekerja. Masa Pelaksana Tugas (Plt) selamanya, ” Canda Afif saat ditemui di Kantor Sekretaris Daerah baru-baru ini.

Afif mengatakan,untuk menjalankan visi dan misi Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera, pihaknya akan melakukan konsolidasi aparat birokrasi atau ASN, mengingat saat ini kondisi jabatan banyak yang kosong, sehingga perlu segera diisi. Hal itu akan menjadi fokus kerja dirinya bersama Muhammad Albar selaku Wakil Bupati Wonosobo pada tahun pertama.

“Banyak yang kosong, utamanya di jajaran eselon dua dan tiga, padahal kita butuh pasukan birokrasi yang solid dan memiliki arah yang sama, memajukan Wonosobo,” katanya.

Selain akan segera melakukan pengisian jabatan, Afif berkomitmen tidak akan ada lagi jual beli jabatan. Dirinya prihatin jika ada ASN yang menempati suatu jabatan tertentu namun tidak kompeten dalam bidangnya. “Komitmen kita jelas, tidak ada lagi jual beli jabatan sejak saya dilantik. Mahar jabatan tidak akan ada lagi, ini komitmen saya, ” Tandasnya.

Afif menjelaskan, pekerjaan rumah Pemkab Wonosobo sangat banyak dan cukup kompleks, seperti masalah kemiskinan, pelambanan laju ekonomi, persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan, juga pendidikan. Refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu kendala percepatan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Untuk itu Afif meminta para ASN untuk berinovasi sehingga refocusing anggaran Covid-19 bukan menjadi persoalan.

Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo mengatakan, pengangangkatan sejumlah jabatan yang kosong terhalang regulasi yang ada. Bupati yang baru , lanjut Andang, harus menunggu selama enam bulan menjabat untuk bisa melantik, kecuali mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita terhalang regulasi. Bupati yang baru tidak bisa melantik sebelum enam bulan menjabat. Bupati yang dulu juga seperti itu, tidak bisa melantik selama enam bulan sebelum jabatanya berakhir, ” Jelas Andang.

Setidaknya ada 10 formasi eselon II yang saat ini mengalami kekosongan, lantaran purna tugas, perubahan status OPD, mutasi, promosi dan jabatan yang belum pernah diisi. Formasi tersebut meliputi, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Disparbud, Kepala Dispaperkan, Kepala Arpusda, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial PMD, Kepala DPPKBPPPA, Staf Ahli dan Asisten Sekda.

Andang berharap kekosongan jabatan bisa segera terisi, sehingga roda Pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Pihaknya akan mengajukan izin kepada Kemendagri untuk bisa melantik ASN dibeberapa jabatan yang kosong, meski Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo belum genap enam bulan menjabat.