BLTDD Rawan Timbulkan Kecemburuan Sosial

PURWOREJO – Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLTDD ) bagi warga miskin terdampak wabah virus corona (Covid-19) dinilai rawan menimbulkan kecemburuan sosial.

Hal itu terungkap dalam rapat online perwakilan pengurus Polosoro (Paguyuban Kepala Desa) Kecamatan se-Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan Senin (20/4). Dalam rapat itu terungkap bahwa keluarnya Permendesa No 6 Tahun 2020 yang merupakan revisi atas Permendesa No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menuai banyak polemik di daerah, baik di lingkup masyarakat umum, maupun di kalangan Pemerintah Desa.

Hal itu terutama terkait dengan kebijakan digunakannya sebagain Dana Desa Tahun 2020 untuk pemberian BLTDD. Kepala Desa Krandegan  sekaligus Ketua Polosoro Kecamatan Bayan, Dwinanto, yang menjadi salah satu peserta rapat menyampaikan bahwa di lapangan, ada beberapa  catatan tentang pelaksanaan BLTDD ini.

Di antaranya, pemberian BLT DD ini rawan menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat bawah dan berpotensi menimbun gesekan antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.

“Penyebabnya adalah jumlah bantuan yang sangat besar dan tidak merata, yaitu Rp 600.000 setiap bulan selama April, Mei, Juni 2020 atau total Rp 1.800.000 untuk setiap Kepala Keluarga yang mendapatkan. Angka ini jauh di atas nominal bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” katanya.

Bantuan BLTDD ini dikhususkan untuk warga miskin yang terdampak wabah Covid-19, namun belum tersentuh oleh PKH, BPNT, Kartu Pra Kerja, maupun program Jaring Pengaman Sosial lainnya. Menurut Dwinanto, Kepala Desa sebenarnya lebih memilih opsi pemberian sembako dengan nominal yang tidak jauh beda dengan BPNT dan PKH, yaitu di kisaran Rp 200.000 sampai Rp 300.000 per penerima.

Persoalan lain, lanjut Dwinanto, pemberian BLTDD ini menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang sesuai regulasi akan cair dalam tiga tahap, tahap satu sebesar 40%, tahap dua 40%, dan tahap tiga 20%. Saat ini hampir semua desa di Purworejo sudah mengajukan DD tahap I, dan sebagiannya sudah cair bahkan sudah dialokasikan.

Bagi desa yang DD tahap I sudah cair dan sudah dialokasikan, tentu hanya bisa mendanai BLTDD ini dari Dana Desa Tahap II yang belum cair. Dan untuk sampai ke pencairan, masih butuh banyak tahapan seperti Musdes insidentil penetapan calon penerima BLTDD, menyelesaikan SPJ DD Tahap I tahun 2020, pengajuan, dan proses pencairan. Termasuk menunggu keluarnya Perbup sebagai aturan hukum di level kabupaten sebagai tindak lanjut dari munculnya Permendesa tersebut.

Semua proses itu dimungkinkan memerlukan waktu hingga satu atau dua bulan ke depan. Di sisi lain, di berbagai media, banyak pejabat pusat yang menyebutkan bahwa BLT DD akan cair di bulan April 2020 sebelum Ramadan, yang hanya berselang 10 hari dari keluarnya Permendesa tersebut.

“Pernyataan-pernyataan kontroversial ini memantik reaksi masyarakat yang kemudian mengejar-ngejar Pemerintahan Desa untuk segera mencairkan anggaran BLTDD, sementara relitasnya  dananya belum siap dan perangkat hukum yang memayunginya juga belum lengkap,” jelasnya.

Selain soal BLTDD, kata Dwinanto, dalam rapat online itu juga terungkap permintaan para Kepala Desa kepada Bupati untuk segera mengeluarkan aturan hukum yang memberikan  perlindungan kepala Pemerintah Desa untuk berbelanja beberapa item barang dengan harga di atas harga standar bupati yang ada dalam Perbup. Hal ini mengingat di lapangan, banyak barang terutama alat kesehatan semacam masker, hand sanitizer, termometer infrared yang harganya melonjak  tinggi jauh di atas harga standar bupati.

“Para Kepala Desa tidak ingin hal ini menjadi sandungan di kemudian hari karena dianggap bermasalah oleh inspektorat maupun aparat penegak hukum,” tuturnya.

Rapat online tersebut diikuti oleh masing-masing dua orang perwakilan Pengurus Polosoro Kecamatan se-Purworejo. Ikut di dalamnya beberapa Kepala Desa senior yang sudah menjabat tiga periode, yaitu Sutanto Kepala Desa Loano, Budiyanto Kepala Desa Purwosari, Ma’Ful Nuraini Kepala Desa Dadirejo, Turahman Kepala Desa Girimulyo, dan  lainnya yang juga merupakan ketua Polosoro di kecamatan masing-masing.

Seperti diketahui, dalam Permendesa No 6 Tahun 2020, diatur bahwa batas maksimal persentasi DD yang digunakan untuk BLTDD sebesar 25% bagi desa yang mendapatkan DD di bawah Rp 800 juta, 30% bagi desa yang mendapatkan DD di atas Rp 800 juta, dan 35% bagi Desa yang mendapatkan DD di atas Rp 1,2 miliar untuk tahun 2020.

Terpisah, Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, juga menyampaikan potensi munculnya kecemburuan sosial dalam pemberian BLTDD. Menurutnya, pemerintah desa akan kesulitan untuk menentukan penerima, karena jika menggunakan 14 kriteria yang telah ditentukan maka hanya satu dua warga saja yang bisa memenuhi kriteria sebagai penerima BLT tersebut. Pasalnya, 14 kriteria tersebut sudah tidak relevan lagi.

“Saya khawatir akan banyak Pemerintah Desa yang kemudian tidak berani mengganggarkan BLTDD dari dana desa, karena berpotensi terjadi kecemburuan antar warga maupun protes warga terhadap pemerintah desa ketika pendataan (penerima BLTDD) diserahkan ke desa. Kalau saya cenderung pendataan penerima BLTDD diserahkan ke Dinas saja,” katanya.

Panuju Triangga/dib

Tinggalkan Balasan