DATANGI DPRD: Nasabah PD BKK Pringsurat mendatangi gedung DPRD Temanggung untuk mengadukan kejelasan nasib uang mereka yang tidak bisa dicairkan, Selasa (7/1).

TEMANGGUNG, SM Network – Dampak dari bobroknya manajemen BKK Pringsurat yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami persoalan keuangan, lantaran korupsi berjamaah membuat lembaga perbankan ini sulit untuk terus dipertahankan. Apalagi setelah berbagai upaya penyehatan coba ditempuh tapi tidak membuahkan hasil.

Kabag Perekonomian Setda Pemkab Temanggung, Sunardi mengatakan, akibat dari kebangkrutan ini, maka lembaga keuangan milik pemerintah daerah ini rencananya akan dibubarkan. Kendati demikian persoalan dana nasabah tetap akan diprioritaskan penyelesaiannya.

“Perkembangan BKK Pringsurat ketika masih awal masalah memang ada dua alternatif, yakni dipulihkan atau dibubarkan. Tapi pilihannya waktu itu memang pemulihan, yakni bergabung dengan BKK yang lain dan Provinsi Jateng sebagai pemilik saham mayoritas sudah sepakat. Lalu dikeluarkan Perda Provinsi Jateng nomor 4 tahun 2017, BKK Pringsurat masuk bersama 29 BKK lainnya di Jateng,”ujarnya kemarin.

Akan tetapi pada perkembangannya, saat diaudit dan kemudian dikonsolidasikan dengan kerugian BKK Pringsurat menyebabkan hasil konsolidasi itu pemenuhan kebutuhan rasio modal minimal bank atau dikenal CAR kurang dari ketentuan, yakni 20 persen. Gubernur kemudian mengambil kebijakan agar BKK yang merger itu bisa beroperasi, memenuhi syarat di OJK maka BKK Pringsurat dan BKK Klaten dalam hal ini dikeluarkan atau tidak ikut merger.

Karena BKK Pringsurat tidak bergabung maka masih berbentuk BKK yang kondisinya sudah merugi, bahkan untuk sekadar operasional sudah tidak mampu sehingga harus dicari solusi lain. Langkah selanjutnya adalah melalui jalur politik dengan mengubah Perda nomor 4 tahun 2017, yakni BKK Pringsurat keluar dari gabungan BKK dengan pilihan akhirnya dibubarkan.

“Ketika ada pembubaran nanti harapan kita di perda perubahan itu ada klausul kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten selaku pemegang saham untuk mengembalikan dana nasabah. Raperda itu sudah diagendakan, sudah masuk properdanya DPRD provinsi dan sekarang sudah disiapkan drafnya,”katanya.


Raditya Yoni A

2 KOMENTAR