WONOSOBO, SM Network – Pemerintah Arab Saudi sampai kini masih menangguhkan izin visa berbagai negara yang ingin melakukan umrah dan wisata. Kebijakan Kementrian Luar Negeri Arab Saudi tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran virus corona diberbagai belahan dunia.
Hal itu menyebakan kerugian hingga ratusan juta bagi biro umrah yang telah menjadwalkan jamaahnya untuk pergi umrah. Direktur cabang PT. Madinah Iman Wisata Wonosobo, Shovia Nugrahani mengatakan, penangguhan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi cukup merugikan, meski demikan, dirinya tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi yang melakukan pembatasan untuk menanggulangi penyebaran virus corona.
“Semoga cepat ada kejelasan pembatasan sampai kapan, soalnya ini berkaitan dengan penjadwalan ulang baik untuk maskapai penerbangan maupun hotel yang sudah terjadwal. Selain itu, uang visa yang sudah diurus semoga bisa kembali, kalau tidak pasti banyak biro yang gulung tikar karena rugi,” jelasnya.
Shovia menjelaskan, rencananya, jamaah umrah kloter pertama pada bulan Maret akan berangkat tanggal 4, namun harus diundur sampai waktu yang belum di tentukan. Dari pemberangkatan 4 Maret, ada sekitar 45 jamaah. “Biaya visa itu satu orang mencapai 3 juta, bisa dihitung sendiri kerugianya berapa,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wonosobo, Mahbub mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis penundaan ibadah umrah sehingga belum bisa memastikan kapan penyelenggaraan umrah bisa dilakukan kembali.
“kami kemenag Kabupaten Wonosobo secara khusus belum dapat mengeluarkan surat edaran maupun pers release terkait hal tersebut, karena lingkup provinsi belum memberikan pedoman khusus kepada kami di kabupaten, asumsinya siaran pers oleh kemenag RI pusat, saat ini menjadi pedoman kita bersama,” jelasnya.
Terkait pemberhentian sementara ibadah umrah bagi masyarakat Wonosobo, dirinya mengimbau untuk tetap bersabar sambil menunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah RI.
Adib Annas M
