Berikut Jenis Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Diancam Sanksi

SLEMAN, SM Network – Peraturan Bupati Sleman Nomer 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sudah diteken sejak 18 Agustus lalu. Di dalamnya memuat jenis-jenis pelanggaran protokol kesehatan dan sanksi bagi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola fasilitas umum.

Mulai Kamis (10/9) hari ini, penegakan disiplin aturan itu akan mulai diberlakukan. Plt Kepala Satpol PP Sleman Arip Pramana mengungkapkan, ada enam macam protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Perbup.

Pertama, wajib mengenakan masker saat berada di luar rumah. “Masker itu tidak hanya digantungkan di leher tapi dipakai untuk menutupi mulut, dan hidung hingga dagu,” kata Arip, Rabu (9/9).

Protokol berikutnya adalah mencuci tangan secara teratur, dan menjaga jarak minimal satu meter. Hal lain yang harus dipatuhi adalah tidak meludah sembarangan, dan bagi perokok, mesti memperhatikan lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk merokok.

Di dalam Perbup juga mengatur tentang kedatangan orang dari luar DIY. Mereka diwajibkan memiliki hasil tes PCR dengan hasil negatif atau rapid tes dengan hasil non reaktif yang masih berlaku. Opsi lain bagi pendatang adalah melakukan karantina mandiri selama 14 hari sejak tanggal kedatangan.

“Aturan itu tidak hanya berlaku bagi perorangan tapi juga pelaku usaha dan pengelola tempat dan fasilitas umum. Selain melakukan pengukuran suhu bagi pengunjung, pengelola harus terlebih dulu mengajukan rekomendasi ke gugus tugas sebelum mengadakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak,” beber Arip.

Mengacu Perbup yang merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2020 tersebut, ada 24 kriteria tempat dan fasilitas umum. Diantaranya perkantoran, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, pusat perbelanjaan, apotek, warung makan, hotel, lapak PKL, tempat wisata, salon, spa, panti pijat, dan tempat pemancingan.

Bagi yang nekat melanggar, serentetan sanksi sudah menanti mulai dari teguran, penyitaan sementara KTP hingga membayar denda. Sementara bagi pelaku usaha, sanksi palingt berat adalah penutupan sementara usaha.

Tinggalkan Balasan