Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

SM Network – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan persebaran virus corona bakal diterapkan pemerintah di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto PPKM bukan pelarangan aktivitas melainkan hanya pembatasan.

Dalam penjelasannya di YouTube BNPB, Kamis 7 Januari 2021 Airlangga mengatakan PPKM bukan dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa dan Bali, melainkan akan diterapkan secara mikro berdasarkan kabupaten atau kota sesuai beberapa kriteria.

“Jadi ini bukan seluruh Jawa dan Bali tapi secara mikro sesuai beberapa kriteria seperti tingkat kematian, tingkat kesembuhan, kasus aktif dan keterisian rumah sakit. Yang utama adalah kedisiplinan masyarakat. Kalau masyarakat disiplin, angkanya akan turun,” kata Airlangga dalam pemaparannya

Dijelaskan, nantinya masing-masing kepala daerah akan menetapkan kabupaten atau kota mana yang akan menerapkan PPKM berdasarkan kriteria atau parameter tersebut.

Namun beberapa prioritas wilayah yang telah ditentukan untuk pemberlakuan PPKM antara lain:

  1. DKI Jakarta : seluruh wilayah DKI Jakarta
  2. Jawa Barat : prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Bandung Raya
  3. Banten : prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
  4. Jawa Tengah : prioritas Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta serta sekitarnya
  5. DI Yogyakarta : prioritas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo
  6. Jawa Timur : prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya
  7. Bali : prioritas Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan sekitarnya.