Bawaslu Diberondong 14 Temuan Dugaan Politik Uang Pilbup Kebumen

KEBUMEN, SM Network – Sedikitnya 70 perwakilan yang tergabung dalam Masyarakat Kotak Kosong (Mas Koko) mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kebumen, Selasa (15/12). Mereka yang didampingi Penasihat Hukum dari Sahabat Kebumen Lawyer Club (KLC) itu mempertanyakan kinerja Bawaslu Kebumen yang dinilai abai terhadap masifnya dugaan politik uang (money politic) dalam pelaksanaan PIlbup 9 Desember 2020.

Salah satu pegiat Koko, Asmakhudin yang menyampaikan paling awal saat ditemui salah satu Komisioner Bawaslu Kebumen, Nasihudin mengungkapkan maraknya politik uang pada H – 3 hingga pelaksanaan pencoblosan. “Coba jawab, apakah anda selaku Bawaslu pernah mendengar dan melihat adanya dugaan politik uang,” kata Asmakhudin.

Nasihudin dengan enteng mengaku tidak pernah mendengar dan melihat adanya dugaan pelanggaran tersebut. Selanjutnya Komisioner Bawaslu Kebumen lainnya, Maesaroh yang ikut menemui relawan Koko hanya bergeming. Tak lama kemudian datang Ketua Bawaslu Kebumen Arif Supriyanto yang menyela menemui mereka di tengah-tengah menghadiri rapat pleno di Kantor KPU Kebumen pada waktu bersamaan.

Atas penjelasan para Komisioner Bawaslu sebelumnya, salah satu Presidium Mas Koko, Prasetya Panggih mengungkit pengaduannya secara langsung kepada Arif Supriyanto saat terjadi dugaan politik uang di Dukuh Bojong, Kelurahan Panjer pada malam hari H pelaksanaan Pilbup Selasa (8/12) sekitar pukul 22.00.

Koko Berang

Arif dalam kesempatan itu menjelaskan sudah memerintahkan anggotanya untuk menindaklanjuti hal tersebut. Namun ternyata tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dimaksud. Hal itu pun membuat para relawan Koko berang dengan menyampaikan bahwa Bawaslu telah menutup mata dan telinga terhadap dugaan politik uang yang terjadi. Presidium Mas Koko lainnya, Mundir Hasan menyangsikan Bawaslu karena terbukti tidak menindaklanjuti temuannya.

Tak ingin berlarut-larut lagi, Penasihat Hukum dari KLC Doktor Teguh Purnomo yang menyiapkan data dugaan politik uang Pilbup Kebumen itu langsung bergegas melaporkan kepada Bawaslu. Laporan dilakukan langsung oleh Presidium Mas Koko. “Laporan saat itu juga kami kawal dan tembusannya sudah diterima Polres dan Kejari Kebumen,” kata Teguh.

Proses selanjutnya menunggu waktu dua hari untuk menentukan terpenuhi tidaknya syarat formil dan materiil terkait dugaan politik uang. Teguh mengatakan, dari 14 temuan dugaan politik uang itu terjadi di sejumlah kecamatan. Antara lain Kecamatan Kebumen, Buluspesantren, Sruweng, Pejagoan, Kuwarasan, Alian, Gombong dan Adimulyo.

“Yang jelas semua kecamatan atau 26 kecamatan ada (dugaan politik uang-Red). Kejadiannya sangat masif hingga desa-desa,” tandas Teguh yang juga Mantan Pimpinan Bawaslu Jateng dan Pimpinan KPU Jateng itu.

Tinggalkan Balasan