Bapaslon Perseorangan Lengkapi Berkas Sengketa ke Bawaslu

PURWOREJO, SM Network – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati-Wakil Bupati Perseorangan, Slamet Riyanto dan Suyanto, melalui tim kuasa hukumnya melengkapi berkas pengajuan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purworejo, Selasa (3/3). Pengajuan sengketa dilakukan menyusul data dukungan pendaftarannya sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Tim Kuasa Hukum Bapaslon Perseorangan Slamet Riyanto dan Suyanto, Yunus SH, menyampaikan bahwa prinsip permohonan sengketa tetap sama dengan yang disampaikan ke Bawaslu pada Jumat (28/2) lalu. Karena saat itu berkas dinyatakan kurang lengkap, pihaknya kemudian melengkapi kekurangan tersebut, yakni berupa daftar barang bukti.

“Kami menambah kelengkapan tersebut, berupa daftar barang bukti. Selain itu, yang lalu buktinya masih dua, tiga, sekarang ada penambahan sampai lima barang bukti,” ungkap Yunus seusai melengkapi berkas kelengkapan.

Yunus mengatakan, proses ini merupakan kesempatan hukum dimana Bapaslon mempunyai hak untuk disamakan secara hukum. Ketika Bapaslon merasa ada permasalahan dengan pihak penyelenggara atau KPU maka Bawaslu menjadi pihak fasilitator atau penyelesai sengketa. Ketika nanti di Bawaslu pada tahapan penyelesaian dalam prosesnya terjadi perdamaian atau musyawarah mufakat, Bapaslon juga membuka diri.

Harapan dari Bapaslon, lanjutnya, pada tahap musyawarah dapat terjadi kemufakatan, tidak harus sampai saling bantah membantah atau saling mengajukan bukti-bukti. Karena prinsipnya, tahapan awal penyetoran data dukung ini merupakan tahap yang sangat awal sehingga kesempatan kepada Bapaslon diharapkan diberikan pintu selebar-lebarnya.

“Sebetulnya (permasalahannya) miskomunikasi antara Bapaslon dengan pihak KPU. Bapaslon menganggap atau menerima pemahaman di sosialisasi berdasarkan PKPU 2019, namun kemudian pada saat pengecekan KPU menggunakan ketentuan PKPU yang terbaru yaitu 2020. Disamping itu ada semacam miskomunikasi juga berkitan dengan penjadwalan,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Purworejo, Nur Kholiq mengatakan, pengajuan sengketa tersebut akan ditindaklanjuti dengan pleno di Bawaslu. Dalam pleno antara lain juga dilakukan pengecekan syarat formil pengajuan gugatan, jika memenuhi maka akan diregister untuk kemudian disidangkan. “Kalau teregister, kemudian akan diumumkan secara resmi jadwal sidang,” katanya.


Panuju Triangga

Tinggalkan Balasan