Banyak Tempat Ibadah di Sleman Belum Berizin

SLEMAN, SM Network -Banyak rumah ibadah di Sleman yang sudah lama dibangun namun belum memiliki izin. Merujuk data di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman, jumlah rumah atau tempat ibadah di Sleman yang sudah mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun 2019 hanya ada sebanyak 2.277.

“Pada tahap dua ini, kita sedang menginventarisir kembali berapa jumlahnya,” kata Kepala Badan Kesbangpol Sleman Heri Sutopo, Sabtu (19/9).

Untuk membantu masyarakat mengurus izin pendirian tempat ibadah, Pemkab Sleman melakukan upaya jemput bola. Rumah ibadah yang belum berizin diinventarisir kemudian didaftarkan untuk mendapatkan izin. Agenda fasilitasi ini telah disosialisasikan ke masyarakat dengan melibatkan pihak kecamatan, desa, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan OPD terkait.

“Agar warga bisa menjalankan ibadah dengan baik, kami sudah sampaikan sosialisasi supaya rumah ibadah yang ada diinventarisir lalu didaftarkan perizinannya,” terang Heri.

Aturan mengenai izin pendirian bangunan rumah ibadah dan tempat ibadah tertuang di Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019. Dengan adanya izin, maka tempat ibadah akan menjadi resmi dan mendapat perlindungan hukum oleh negara.

“Selain itu juga akan mendapatkan keadilan dari pemerintah seperti apabila terjadi penggusuran, serta berpeluang memperoleh bantuan renovasi maupun pembangunan,” kata anggota FKUB Sleman Nadjmuddin.

Langkah pendirian rumah ibadah ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, mengajukan surat permohonan rekomendasi ke FKUB Kabupaten Sleman yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan.

“Setelah verifikasi dilakukan maka FKUB akan mengeluarkan surat rekomendasi,” jelasnya.

Pengajuan surat permohonan ini dilampiri beberapa dokumen. Diantaranya dokumen status tanah yang akan digunakan, dan berita acara sosialisasi pendirian rumah ibadah yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta sosialisasi. Selain itu, pemohon diharuskan melampirkan data pengguna sebanyak 90 orang, dan pendukung 60 orang dibuktikan dengan fotokopi KTP dilegalisir desa atau notaris.

“Dokumen lainnya yaitu susunan pengurus rumah ibadah dan panitia pembangunan, denah lokasi, gambar dan RAB, dan keterangan batas tanah. Apabila berbadan hukum, syarat permohonan disertai fotokopi akte pendirian serta SK Menkumham dan NPWP yayasan,” urainya.

Untuk rumah ibadah yang sudah berdiri sebelum Perbup diterbitkan, Pemkab memberi dispensasi dalam mengurus IMB. Prosesnya diawali dengan melapor ke KUA untuk identifikasi. Setelah identifikasi, KUA membuat laporan ke Bakesbangpol dan dilakukan kajian oleh tim verifikasi.

“Setelah itu tim verifikasi memberikan surat hasil verifikasi ke Bupati untuk mendapatkan dispensasi. Kemudian, pengelola rumah ibadah membuat surat permohonan kepada Bupati untuk memperoleh IMB.

1 Komentar

  1. 709766 515863Every e-mail you send really should have your signature with the link to your web website or weblog. That generally brings in some visitors. 293541

Tinggalkan Balasan