Bansos Dari APBD Mulai Disalurkan Bagi Ribuan Warga Terdampak Covid 19

PURWOREJO, SM Network – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,15 miliar untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten tersebut mulai disalurkan Selasa (19/5) bagi warga yang belum tercover bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Purworejo, Agus Bastian, kepada perwakilan warga penerima yang terdiri dari tukang becak, tukang ojek, sopir angkot, pekerja seni, dan pelaku usaha pariwisata di halaman PD BPR BKK Purworejo.

Bupati Agus Bastian mengatakan, di samping menimbulkan persoalan kesehatan, pandemi Covid 19 juga berdampak pada sektor ekonomi dan menimbulkan kerugian materi yang sangat besar. Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi telah mengucurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, seperti PKH, BPNT, sembako Covid 19, BST, sembako provinsi, dan juga BLT Dana Desa.

Meski demikian, lanjutnya, ternyata masih ada juga masyarakat terdampak yang belum tercover bantuan-bantuan dari pusat maupun provinsi tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Purworejo berupaya untuk memberikan bantuan bagi mereka. “Jadi yang tidak tercover (bantuan) dari pusat dan provinsi akan kita cover,” kata Bupati.

Dari data yang masuk sebanyak 22.870 orang, setelah divalidasi diperoleh data bersih 15.552 orang, sedangkan sisanya masih divalidasi dan akan masuk tahap selanjutnya. Masing-masing menerima bantuan Rp 250.000 yang diberikan selama tiga bulan. Pada tahap pertama ini diberkian untuk dua bulan sekaligus yakni untuk bulan April dan Mei.

“Secara aturan, semua bantuan tidak boleh ada duplikasi penerimaan, sehingga bagi yang sudah menerima bantuan dan sudah mampu mohon dapat jujur untuk tidak menerima lagi. Dan bagi warga masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan sama sekali dapat mendaftarkan melalui pemerintah desa masing-masing atau ke Dinas Sosial Kabupaten Purworejo,” katanya.

Penyaluran bansos uang tunai dari APBD Kabupaten Purworejo tersebut disalurkan melalui PD BPR BKK Purworejo di semua cabang di kecamatan. Bupati juga berpesan agar pelaksanaannya diatur sesuai protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19.

Kepala DinsosKBPPPA Purworejo, Kuswantoro mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pendataan, karena harus sinkron dengan pusat, provinsi dan desa. “Lamanya proses karena masyarakat menerima bantuan dari berbagai sumber, yang tidak boleh tumpang tindih satu sama lain,” katanya.

Turut hadir dalam penyerahan tersebut Sekda Said Romadhon, Plt Kepala Dinkominfo Stephanus Aan Isa Nugraha, Kabag Perekonomian Titik Mintarsih, Kebag Humas dan Protokol Rita Purnama, serta Camat Purworejo, Sudaryono.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Abdullah, menyayangkan penyaluran bansos dari APBD Kabupaten tersebut baru bisa terlaksana saat ini. Menurutnya, semestinya penyaluran sudah mulai dilakukan akhir April atau paling lambat awal Mei sebagaimana edaran dari pemerintah pusat. Pihaknya juga menyayangkan tidak maksimalnya sosialisasi oleh Pemda kepada masyarakat melalui pemerintah desa tentang kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bansos dari APBD tersebut.

“Hal itu berakibat pada banyaknya masyarakat yang tidak diusulkan di desa-desa. Harapannya, data penerima JPS (bansos) ini bukan data mati, tapi masih bisa ada tambahan bagi masyarakat yang belum tercover bantuan dari pusat, provinsi, maupun dana desa,” imbuhnya.


Panuju Triangga

Tinggalkan Balasan