Baliho Sosialisasi Koko Bukan Alat Peraga Kampanye

KEBUMEN, SM Network – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kecamatan atau Panwas telah diklarifikasi sejumlah pihak terkait pencopotan baliho sosialisasi kotak kosong (Koko) di Desa Demangsari, Kecamatan Ayah.

Hal itu diungkapkan Ketua Panwas Kecamatan Ayah, Moro Kuswandi saat dihubungi Suara Merdeka, Rabu (30/9). Menurut Moro, pihaknya sudah menjelaskan secara gamblang ikhwal tersebut. “Kalau baca PKPU Nomor 13 Tahun 2020, kolom kosong bukan peserta pemilu. Balihonya pun tidak termasuk alat peraga kampanye,” tegasnya.

Sehingga, kata Moro, adanya pencopotan baliho sosialisasi kotak kosong di wilayah pengawasannya itu bukan menjadi ranah Panwas. Mengingat, keberadaannya tidak diatur dalam PKPU. “Jika tidak diatur di sana, maka kami tidak punya wewenang untuk menindaklanjuti,” imbuh Moro.

Kendati demikian, pihaknya tetap melayani pihak yang mengklarifikasi terkait pencopotan baliho Koko di Desa Demangsari. Moro lantas menyampaikan kronologi kejadian yang diketahuinya pada Senin (28/9). Kemudian klarifikasi dilakukan pada malamnya di Mapolsek Ayah.

Ia pun mengupas dengan melihat aturan yang mengikat. Di mana kolom tanpa gambar pada surat suara itu sah untuk dipilih. Selanjutnya, Moro mencermati adanya Perda Nomor 4 Tahun 2020 pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang larangan memasang baliho, iklan dan lainnya. Antara lain tidak boleh melintang di jalan, bahu jalan, badan jalan dan trotoar. Tempat-tempat yang dilarang tersebut dijelaskan pada ayat (2) merupakan sarana umum.

Jika melihat pemasangan baliho sosialisasi Koko di Desa Demangsari, Moro menyampaikan tidak melanggar. Namun jika dalam Perda itu mengatur adanya izin, maka tinggal yang memasang baliho itu sudah izin atau belum. Misalnya izin pada pemilik pekarangan yang digunakan untuk memasang baliho sosialisasi Koko.

Lebih lanjut Moro membeberkan isi baliho sosialisasi Koko yang dicopot di Desa Demangsari. Dalam baliho itu terdapat tulisan “Jangan Golput. Pilkada 2020 Pilih Kotak Kosong. Kotak Kosong Menang Kebumen Kondang”.

Secara pribadi, Moro berpendapat konten yang ada di baliho tersebut bukan termasuk ajakan. Apalagi sampai dianggap memprovokasi masyarakat. “Itu ungkapan atau pendapat orang di muka umum dalam bentuk tulisan,” terangnya.

Tinggalkan Balasan