Antisipasi Covid-19, Jumlah TPS Ditambah Jadi 1.901

PURWOREJO, SM Network – Menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo bertambah signifikan. Penambahan dilakukan untuk menghindari kerumunan pemilih saat pemungutan suara.

Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Dulrokhim, mengatakan bahwa sebelum terjadi pandemi Covid-19, jumlah TPS ditetapkan sebanyak 1.242. Namun, jumlah itu kemudian harus ditambah menjadi 1.901 TPS akibat adanya pandemi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan dimana pada masa pandemi jumlah pemilih di setiap TPS maksimal hanya 500 orang.

“Sebelum terjadi pandemi, jumlah pemilih per TPS maksimal bisa mencapai 800 orang. Tapi karena pandemi ini ada perubahan aturan, per TPS maksimal hanya untuk 500 pemilih. Sehingga jumlah TPS harus ditambah,” ungkap Dulrokhim.

Dengan bertambahnya jumlah TPS, lanjutnya, jumlah tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga harus ditambah. Petugas KPPS di setiap TPS berjumlah tujuh orang ditambah petugas keamanan dan ketertiban yang berjaga.

Kondisi penambahan jumlah TPS diikuti jumlah KPPS tersebut juga berimbas pada kebutuhan anggaran yang bertambah. Dulrokhim memyebut, dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati 2020 ini, KPU Kabupaten Purworejo mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 47 miliar.

Namun, karena adanya refocusing anggaran Pemkab akibat pendemi, sehingga tidak bisa dilakukan penambahan alokasi anggaran untuk KPU. Mensiasati kondisi itu, pihaknya harus melakukan penghematan anggaran.

“Solusinya kami lakukan penghematan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk penambahan TPS. Karena, anggaran dari Pemkab sekitar Rp47 miliar tidak boleh tambah,” katanya.

Dulrokhim menambahkan, terjadinya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap tahapan Pilkada, seperti saat pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih dan verifikasi faktual (verfak) dokumen Bakal Calon (Bacalon) Perseorangan lalu.

Sebab, petugas di lapangan harus menerapkan protokol kesehatan sehingga memerlukan alat pelindung diri (APD).Oleh karena itu, KPU mengajukan tambahan anggaran ke pusat dan disetujui sekitar Rp 8,7 miliar.

Namun anggaran itu hanya untuk dua tahapan, verfak dan coklit, yakni  dibelanjakan untuk alat-alat pelindung diri dan penyesuaian protokol kesehatan, seperti face shiled, masker, disinfektan, tisu, dan lain-lain. Selain itu, juga digunakan untuk fasilitasi rapid test bagi petugas PPDP.

“Memang kali ini karena pandemi, kita tidak hanya fokus pelaksanaan tahapan saja, tapi juga harus fokus untuk menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya. (H87)

1 Komentar

  1. 755273 678795Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web website, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I had been slightly bit acquainted of this your broadcast provided bright clear notion 491934

Tinggalkan Balasan