Alokasi Anggaran Pendidikan Belum Mampu Akomodasi Semua Pesantren

SM Network – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, anggaran pendidikan untuk pesantren selama pandemi Covid-19 belum mampu mengakomodasi semua pesantren yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 2015, terdapat 28.961 pesantren dengan 4.028.660 siswa di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2014/2015.

Sebagaimana yang terjadi pada sekolah umum, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kegiatan belajar mengajar di pesantren. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua warga Indonesia yang terinfeksi Covid-19 pada Maret lalu, kegiatan pendidikan di pesantren tidak berjalan normal.

Selain diliburkan, pembelajaran di pesantren pun diubah melalui pembelajaran jarak jauh. Namun, sebagian pesantren yang terletak di wilayah terpencil belum tentu bisa mengadopsi jenis pembelajaran ini karena berbagai alasan, diantaranya adalah karena ketiadaan akses internet yang memadai di daerahnya.

“Banyak pesantren yang akan kembali dibuka menyongsong tahun ajaran baru. Protokol kesehatan-pun untuk pesantren pun sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa ketentuan termasuk dengan menjaga jarak 1 meter antar santri, tidak menggunakan alat shalat, alat mandi, dan tempat tidur secara bergantian, dan lain-lain memang sangat perlu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan pesantren. Akan tetapi, karakteristik pesantren yang komunal akan menyulitkan pelaksanaan protokol kesehatan ini. Diharapkan pemerintah dapat memerhatikan pelaksanaan protokol kesehatan di pesantren agar tidak muncul kluster Covid-19 yang baru di berbagai daerah,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,36 triliun untuk pesantren untuk menunjang kegiatannya saat new normal. Anggaran ini tidak hanya untuk pesantren, tetapi juga untuk lembaga keagamaan Islam.

”Pesantren berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama dan Kementerian Agama juga yang menjadi sumber pendanaan utama untuk pesantren. Hal ini berbeda dengan sekolah umum yang sumber pendanaannya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tambah Nadia.


SM Network

Tinggalkan Balasan