Ada Agenda Tersembunyi Komunisme Dibalik RUU HIP

TEMANGGUNG, SM Network – Forum Temanggung Bersatu Anti Komunisme yang merupakan gabungan dari puluhan ormas menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pasalnya, ditengarai dari rancangan tersebut ada agenda tersembunyi untuk mengganti ideologi Pancasila dan membangkitkan kembali komunisme.

Perwakilan Forum Temanggung Bersatu Anti Komunisme, Hari Sumistyo mengatakan, sedikitnya ada 21 ormas di Temanggung yang telah menyamakan persepsinya untuk melakukan penolakan secara tegas. Namun mereka tidak menggelar demonstrasi melainkan memilik cara dialog dengan Forkompinda agar segera menyampaikan kepada pemerintah pusat akan keberatan dari masyarakat.

“Disaat bangsa ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat justru dikejutkan dengan perilaku sebagian anggota DPR-RI yang mendorong RUU HIP disahkan menjadi Undang-Undang HIP. Ada agenda tersembunyi dibalik ini semua, sekarang komunis sedang diberi kelonggaran. Apabila nanti disahkan menjadi Undang-Undang maka akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab ideologi Pancasila akan digeser sehingga dikhawatirkan akan merusak tatanan sendi-sendi bangsa,”ujarnya dalam dialog di Pendapa Pengayoman kemarin.

Menurut dia, Pancasila itu sudah final dan menjadi sumber dari segala sumber hukum, akan tetapi sangat disayangkan justru sekarang ada indikasi akan geser. Jika hal ini terjadi bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia akan hancur berkeping-keping, kehancuran itu karena semuanya nanti akan mengalami perubahan mulai filosofi, undang-undang dasar juga berubah. Tidak menutup kemungkinan dasar negara bisa dirubah. Hal ini karena ada agenda tersembunyi bahkan dalam jangka panjang, mungkin kita tidak merasakan tapi nanti anak cucu kita,”katanya.

Pegiat anti komunisme lain, Humam Sabroni menyebut ada lima tuntutan dari Forum Temanggung Bersatu Anti Komunisme, antara lain, mendukung sepenuhnya maklumat Pimpinan Pusat MUI nomor KEP-1240/DP-MUI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, tentang penolakan RUU-HIP. Menolak dan menuntut pembatalan RUU-HIP atau RUU pengganti RUU-HIP yang diganti penamaannya dan mencabut dari Prolegnas 2020.

Menuntut penegakkan hukum dengan mengusut tuntas dan memproses sesuai ketentuan hukum kepada inisiator pengusung RUU HIP. Pertimbangannya bahwa RUU-HIP jelas bertentangan dengan konstitusi, karena dengan mengajukan RUU-HIP sama saja makar terhadap konstitusi. Meminta pemerintah RI membubarkan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), dan menuntut pemerintah kembali kepada UUD 1945 yang asli.

Bupati Temanggung HM Al Khadziq menyambut baik dialog ini sebab dengan cara seperti ini akan didapat gagasan dan kesimpulan lebih cerdas dengan kepala dingin. Pada prinsipnya tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, semua pasti ada jalan keluarnya.

“Dengan dialog ini pasti akan ada jalan keluar, ora ana sing ora iso dirembug. Saya justru berharap lebih sering diadakan dialog seperti ini. Tapi saya harap Temanggung tetap kondusif persoalan di Jakarta terkait HIP ini memang sedang ramai, cukup kita ikuti tapi di sini tetap tentrem,”katanya

Ketua DPRD Temanggung Yunianto mengaku akan menampung aspirasi dari ormas dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat. Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat Temanggung yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan santun dan cerdas, yakni dengan membuka kran dialog dan tidak turun ke jalan menggelar demonstrasi.

“Setahu saya di Temanggun ini tidak ada komunis tidak ada PKI, termasuk di dewan setahu saya tidak ada, tapi saya akan sampaikan aspirasi panjenengan semua ini ke pusat. Sudah jelas tercantum dalam TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme,”katanya.


K41

Tinggalkan Balasan