68 Persen Warga Sleman Ditarget Peroleh Akses PDAM

SLEMAN, SM Network – Masih sedikit warga warga Sleman yang memanfaatkan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hingga saat ini baru sekitar 29 persen dari total 1,1 jiwa penduduk Sleman yang berlangganan air dari perusahaan plat merah itu.

Dalam jangka waktu setidaknya lima tahun ke depan, PDAM Sleman menargetkan 68 persen warga tercakup layanan. Target ini sekaligus untuk mendukung Gerakan 100-0-100 yang dicanangkan pemerintah yaitu 100 persen akses air bersih, 0 persen daerah kumuh, dan 100 persen sanitasi yang baik.

“Target kabupaten adalah 68 persen sedangkan sisanya dilayani SPAMDes (sistem penyediaan air minum pedesaan), dan non perpipaan secara mandiri,” kata Direktur PDAM Sleman Dwi Nurwata, Rabu (24/3).
Selama ini, layanan air bersih tidak hanya mengandalkan PDAM. Di seluruh kapanewon terbentuk SPAMDes yang keseluruhan berjumlah 285 kelompok.

Jika ditambah warga yang menggunakan non perpipaan berupa sumur gali, sudah lebih dari 60 persen warga yang tercover akses air bersih. Angka itu didapat dari hasil pencocokan data Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman.

Dwi mengungkapkan, bukan hal mudah untuk menambah 50 ribu pelanggan dalam kurun lima tahun. Tiap tahun, PDAM Sleman rata-rata menggaet 2.500 pelanggan dengan sasaran utama masyarakat berpenghasilan rendah melalui program tarif murah.

“Jika target ditingkatkan jadi 10 ribu pelanggan tentu butuh upaya ekstra. Ada dua prinsip yang perlu disiapkan yakni berkaitan kebijakan, dan sarana,” kata Dwi.

Perihal regulasi, dia menilai penting adanya pembatasan penggunaan sumber air dengan sistem bor. Hal ini bertujuan agar ketersediaan sumber air baku tidak terganggu.

Adapun penyediaan infrastruktur, pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), dan DPUPKP Sleman. Pihaknya telah mengusulkan kepada BBWSSO untuk menambah debit di dua titik berlokasi di Berbah, dan satu di Godean. Usulan itu mempertimbangkan daerah yang sumber airnya terbatas.

“Kami juga sudah mengusulkan kepada DPUPKP untuk membangun jaringan distribusi utama. Mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ini,” kata Dwi.

Untuk menekan biaya produksi, PDAM sebisa mungkin menggunakan air permukaan untuk sumber. Aturan pembatasan ini juga diharapkan diterapkan di hotel, dan kawasan perumahan.

“Kekurangan 39 persen itu menjadi prioritas untuk diselesaikan. Utamanya akan menyasar masyarakat di kawasan aglomerasi perkotaan, karena di pedesaan umumnya sudah ada SPAMDes, kami tidak ingin terjadi overlap,” ujarnya.

Saat ini, idle capasity yang dimiliki PDAM Sleman diperkirakan cukup sampai dengan tahun 2024. Selain tambahan tiga lokasi yang sudah diusulkan ke BBWSSO, pihak PDAM juga tengah menanti realisasi SPAM regional di Kebonagung.

Tinggalkan Balasan