67 Kepala Daerah Tidak Mau Tindaklanjuti Rekomendasi Pelanggaran

YOGYAKARTA, SM Network – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi isu krusial dalam penyelenggara Pilkada serentak 2020. Sejauh ini ada 744 dugaan pelanggaran yang masuk, dan 719 laporan diantaranya telah ditetapkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Namun menurut Guru Besar Fakultas Hukum UII Nimatul Huda, masih ada sebagian kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi terkait netralitas ASN. “Ada 67 kepala daerah yang tidak kunjung menerapkan sanksi terhadap ASN. Ini adalah hasil laporan Komite ASN,” kata Nimatul dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media di Yogyakarta, Minggu (6/12).

Sikap enggan itu disinyalir karena oknum ASN yang melanggar aturan adalah bagian dari tim sukses kepala daerah petahana. Pemerintah sendiri belum memiliki aturan mengenai persoalan ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru akan membahas tentang sanksi bagi kepala daerah yang tidak mau melaksanakan rekomendasi.

“Jika terus seperti ini, masyarakat bukan incumbent yang mau mencalonkan diri akan dirugikan,” tukasnya.

Pelanggaran oleh ASN dalam Pilkada kebanyakan dilakukan lewat media sosial, semisal posting foto atau angka. Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Teguh Prasetyo mengingatkan penyelenggara Pemilu tentang komitmen untuk menjaga marwah nilai etik. Caranya dengan menjadikan filsafat Pemilu sebagai pijakan fondasi. Filsafat Pemilu ini merupakan formulasi dari pemaknaan Pancasila.

“Nilai etik ini gampang ditinggalkan saat tidak ada pijakannya. Ketika ada godaan, sering kepentingan praktis yang digunakan sehingga unsur adil dan tidak memihak diabaikan,” kata Teguh.

Dia mengungkapkan, ada banyak aduan yang masuk dari seluruh Indonesia. Di DIY ada tujuha laporan namun baru satu yang siap disidangkan yakni kasus dari Gunungkidul. Meski pelaksanaan Pilkada tinggal menghitung hari, tahapan sidang di DKPP tetap berjalan.

Tinggalkan Balasan