62,99 Persen APBD 2019 Dialokasikan Untuk Belanja Publik

WONOSOBO, SM Network – Sebuah kritikan dari warga untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo beredar melalui media sosial. Dalam tulisannya, warga dunia maya itu menuding, alokasi anggaran belanja daerah kurang berpihak pada rakyat karena lebih banyak ditujukan bagi kepentingan Aparatur Sipil Negara. Tidak main-main, dalam kritikannya ia menyebut belanja untuk kepentingan ASN dan pejabat publik di lingkup Pemkab Wonosobo mencapai 75 % dari APBD. Sementara untuk pihak ketiga atau rekanan 20 %, dan anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat hanya mencapai 5 % saja.

Menjawab kritikan itu, Kepala Bappeda, Tarjo menyebut kritik dari warga tidak benar dan tidak didukung data yang akurat serta perhitungan yang tidak berdasarkan fakta yang ada “Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Wonosobo untuk Tahun 2019 adalah sejumlah 1,939.948.615.409 Rupiah, bersumber dari Dana Perimbangan, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak, Pendapatan Asli Daerah seperti dari Retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya,” terangnya, Senin (11/5).

Dari dana APBD sebesar itu, lebih dari 60 % nya digunakan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas, dalam bentuk belanja modal, hibah dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Kegunaan belanja tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan ruang belajar siswa, pembangunan jalan Kabupaten, Pembangunan Pasar Induk, pembangunan Wilayah Kecamatan, Saluran Irigasi, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial ke masyarakat, bantuan keuangan kepada pemerintah desa serta sejumlah kegiatan lainnya.
Mengenai pihak rekanan yang juga dituding menikmati langsung anggaran negara tidaklah sepenuhnya benar, karena pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya diperlukan mitra kerja yang biasa disebut rekanan. Hal tersebut diatur dalam perundangan dengan norma dan standar yang telah ditentukan. Jikapun mendapatkan keuntungan maka sudah merupakan konsekuensi logis terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sementara, Kepala BPKAD, Junaedi melalui rilis tertulis membenarkan bahwa realisasi anggaran sebesar 1.939.948.615.409 Rupiah dalam APBD 2019 dibagi untuk 2 jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp 1.060.751.562.219 atau 54.68%, dan Belanja langsung sebesar Rp 879.197.053.190 atau 45,32 %.

Pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan disebut Junaedi juga diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan kepada masyarakat, kelompok masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Formulasi belanja daerah dalam belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sementara belanja langsung, dijelaskan Junaedi adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. “Maka belanja publik tidak benar jika disebutkan hanya 20% saja, dalam APBD tahun 2019 adalah Rp. 1.221.979.826.690 atau sebesar 62,99%,” pungkasnya.


Adib Annas M

Tinggalkan Balasan