387 ASN Kebumen Dimutasi

KEBUMEN, SM Network – Sebanyak 387 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kebumen dimutasi, Jumat (3/1). Mereka dilantik dan disumpah di Gedung Pertemuan Setda Kebumen oleh Bupati Yazid Mahfudz.

Dari 387 ASN itu terdapat 107 orang yang dimutasi sebagai pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Sisanya pada posisi kepala UPTD Puskesmas dan kepala sekolah. Diakui Yazid, rotasi tersebut memasuki tahun politik yang akan berlangsung Pilbup. Pihaknya pun telah bersepakat menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada mendatang.

“Adanya Pilkada, saya selaku Bupati beserta Wakil Bupati dan Sekda sepakat menjaga netralitas ASN agar jangan sampai mengganggu pemerintahan di Kebumen,” ucapnya.

Selain itu, Yazid juga mengajak para ASN di lingkungan Pemkab Kebumen bekerja secara profesional dan tidak terganggu dengan adanya perhelatan Pilkada. Menurutnya, ketika menunjukan sikap tidak netral akan berdampak terhadap kinerja masing-masing ASN.

“Silahkan dijalankan dengan baik sesuai dengan tupoksinya secara profesional,” tuturnya.

Yazid merasa optimistis gelaran Pilkada tahun ini akan berjalan lancar. Hal tersebut berkaca pada pemilihan sebelumnya, seperti Pilpres, Pileg, Pilkades. Di mana Kebumen dinilai tidak mengalami kendala yang berarti.

“Saya yakin Kebumen dalam menjalankan Pilkada berjalan dengan baik,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Yazid menerangkan selain momentum memasuki awal tahun baru, diharapkan pergeseran struktur organisasi tata kelola (SOTK) dapat menjadi semangat baru. Terutama dalam menata aktifitas pemerintahan ke arah yang lebih baik.

“Tahun baru pejabat baru. Kami menyampaikan selamat yang baru saja dilantik, kiranya amanah dan benar menjalankan penuh komitmen serta tanggung jawab tinggi,” jelasnya.

Penentuan tempat serta jabatan bagi ASN yang dimutasi, kata Yazid, tidak serta merta hanya ditentukan oleh dirinya melainkan telah dibahas melalui beberapa tahapan.

“Pengambilan sumpah dan rotasi yang ada kali ini memang sudah dibahas dan diteliti stakeholder yang ada. Ketika rapat untuk mengomentari dan menyuarakan aspirasi masing-masing. Jadi tidak satu dalam memutuskan jabatan maupun anggaran,” imbuhnya.

(Arif Widodo)

Tinggalkan Balasan