300 Kades Terjerat Kasus Penggunaan Dana Desa

BANDUNG, SM Network – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyebut hanya sekitar 300 kepala yang bermasalah dengan persoalan hukum. Kondisi tersebut diharapkan tak dijadikan dasar penilaian terhadap keberadaan dana desa secara menyeluruh.

“Banyak yang menyatakan penggunaan dana desa bermasalah hukum. Tapi jumlahnya itu 316 desa dari total 74 ribu desa yang ada,” kata Ketua Apdesi Pusat, Sindawa Tarang di Bandung, Selasa (18/2).

Pihaknya tak ingin persoalan-persoalan menyangkut dana desa, termasuk kasus desa fiktif berkembang menjadi tak produktif. “Sempat muncul pernyataan akan di-stop, kita harap ini jangan jadi isu tak yang jelas,” jelasnya.

Menurut dia, sejumlah sebab jadi pemicu permasalahan hukum tersebut. Di antaranya regulasi yang dinilai terlalu banyak dalam pengaturan penggunaan dana desa hingga persoalan SDM merujuk kepada latar belakang pendidikan perangkat desa.

Untuk mencegah kejadian terulang, pihaknya mengaku akan melakukan perkuatan termasuk dalam pemahaman terhadap regulasi. Mereka pun memahami bahwa pengelolaan dana desa tersebut membutuhkan pendekatan kekinian.

“Banyak regulasi ke desa di antaranya dari beberapa kementerian yang kadang berubah setiap tahun,” katanya. “Yang jelas, kita mau membenahi tata kelola pemerintahannya, menghadirkan manajemen modern guna menjawab tantangan yang ada,” imbuh Sindawa Tarang.

Di luar itu, dia berharap pemerintah desa tetap mendapat kepercayaan dalam pengelolaan dana desa. Mereka, katanya, tak akan mengintervensi namun lebih kepada mengawal penggunaannya sehingga masyarakat benar-benar merasakan efeknya.

Tahun ini, katanya, dana desa menyentuh angka Rp 72 triliun. Dengan jumlah sebesar itu, satu desa akan mendapatkan dana Rp 1 miliar lebih.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta penggunaan dana desa mampu memberikan kemaslahatan bagi warganya. Dia pun tak ingin praktek penyelewengan terjadi mengingat besaran dana desa yang tak sedikit.

“Jangan sampai kepala desa terkena jerat hukum, karenanya, lebih baik di akhir jabatan meninggalkan banyak warisan, memberikan kebermanfaatan. Apalagi sekarang kan zaman digital ekonomi, dengan begitu, tinggal di desa tapi rejeki kota,” katanya.


(Setiady Dwi/CN19/SM Network)

Tinggalkan Balasan