2021, Santunan Kematian Khusus Bagi Warga Miskin

MAGELANG, SM Network – Pemkot Magelang siap melanjutkan kembali pembayaran santunan kematian kepada ahli waris di tahun 2021 setelah sebelumnya terhenti pada tahun 2020. Bahkan, nominal santunan lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni Rp 2,5 juta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang, Larsita mengatakan, santunan terhenti karena perubahan aturan Peraturan Pemerintah (PP) No 58 menjadi PP No 12 tahun 2019. Juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Santunan akan kita bayarkan lagi di tahun 2021 ini dengan nominal meningkat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, meski ada kenaikan besaran santunan kematian, tetapi aturan terbaru calon penerima bantuan dikhususkan bagi penduduk miskin saja. Maka, calon penerima bantuan pun harus melampirkan keterangan dengan benar sebagai penduduk kategori tidak mampu.

“Dulu bisa untuk semua warga Kota Magelang, disyaratkan dengan KTP ahli waris, KK, dan akta kematian. Mulai tahun ini, ahli waris calon penerima dana santunan merupakan kategori warga tidak mampu,” katanya.

Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan santunan dari pemerintah, katanya, kelengkapan administrasi menjadi syarat utama. Tahun sebelumnya, beberapa tidak bisa dicairkan karena banyak kelengkapan administrasi yang belum beres.

“Sekarang pengajuan bisa lewat online, sehingga mudah dijangkau. Pengurusan bantuan sosial santunan kematian ini mengalami sedikit perubahan. Jika sebelumnya hanya menggunakan surat kematian, kini diganti menjadi akta kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil,” jelasnya.

Dia menyebutkan, persyaratan lain yang harus dilengkapi adalah surat permohonan, surat pernyataan ahli waris, fotokopi KTP dan KK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dengan tanda tangan RT/RW dan kelurahan, rincian penggunaan bantuan.

“Alurnya mulai dari permohonan masuk ke Bagian Kesra, kemudian kita lakukan verifikasi, turun rekomendasi, baru kemudian bantuan akan dicairkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui rekening bank pemohon,” paparnya.

Terkait tenggang waktu pengurusan permohonan santunan kematian, lanjut dia, tidak dibatasi. Hanya saja, harus masuk dalam tahun anggaran yang sama.

“Misalnya, apabila ada warga yang meninggal di tahun 2021, maka surat permohonan santunan kematian harus diajukan selama tahun 2021,” imbuhnya.