SM/Dananjoyo - Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh batuan Candi Prambanan mulai dari lorong, relief, hingga arca, di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (17/3). Untuk mencegah penyebaraan virus Corona atau COVID-19 pihak BPCB DIY dan Taman Wisata Candi Prambanan menyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah titik kawasan Candi Prambanan yang berpotensi dilalui para wisatawan. Seperti dari pintu masuk, pusat informasi, museum, toilet hingga ruang publik lainnya.

SLEMAN, SM Network – Usaha pariwisata mengalami pukulan berat akibat pandemi Covid-19. Di Kabupaten Sleman, untuk sementara tercatat 2.551 pekerja sektor pariwisata yang terkena dampak berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, dan tidak digaji.

“Pendataan masih berjalan tapi sementara jumlahnya 2.551 pekerja pariwisata yang terdampak wabah virus corona,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman Sudarningsih, Senin (20/4).

Pihaknya telah melakukan sosialisasi program kartu pra kerja dan mekanisme pendaftarannya kepada asosiasi, dan pelaku usaha pariwisata. Sosialisasi itu disampaikan melalui media komunikasi WhatsApp grup, dan email.

Dispar juga memfasilitasi pendampingan secara online maupun langsung. Untuk pendampingan secara langsung, dinas menyiapkan petugas di kantor yang melayani setiap hari kerja mulai pukul 08.00-12.00 WIB.

“Selama proses pendampingan tatap muka langsung ini, kami tetap mengikuti protokol WHO terkait pencegahan penyebaran virus corona,” katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Deddy Pranowo mengatakan, efisiensi karyawan adalah langkah terakhir yang diambil karena okupansi yang terus menurun. Pada pertengahan Maret lalu, penurunan okupansi masih berada di kisaran 15 persen. Namun kini, angka okupansi hotel rata-rata hanya dibawah 10 persen.

“Sebagian besar karyawan dirumahkan, dengan arti kata masih bekerja tapi hanya 15 hari kerja untuk menerima reservasi, bersih-bersih, dan jaga property,” katanya.

Dia berharap, kebijakan penghapusan pajak hotel dan restoran sebagaimana yang telah diterapkan oleh Pemkab Sleman, dapat diikuti kabupaten/kota lainnya. Bahkan diharapkan masa pajak yang dibebaskan tidak hanya selama dua bulan, namun diperpanjang sampai tujuh bulan.


Amelia Hapsari

4 KOMENTAR