169 P3K Pemkab Kebumen Terima SK Pengangkatan


KEBUMEN, SM Network – Sebanyak 169 pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kebumen menerima Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pegawai tersebut terdiri dari tenaga pendidik/guru sebanyak 66 orang, penyuluh pertanian sebanyak 90 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 13 orang. Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz SK menyerahkan SK P3K secara langsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Rabu (3/1).

Acara dihadiri Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, Kepala Inspektorat Dyah Woro Palupi, Kepala BKPPD Kebumen Asep Nurdiana dan Kepala Bappeda Pudji Rahaju. Kepala BKPPD  Kebumen Asep Nurdiana menyampaikan pengangkatan ini diawali dengan proses perekrutan yang dilaksanakan tahun 2018 oleh pemerintah pusat.

Dari proses tersebut, sebanyak 170 orang pegawai dinyatakan lulus, namun satu orang batal diangkat menjadi pegawai P3K dikarenakan masuk masa pensiun. “Sedangkan untuk pegawai P3K usia tertua 58 tahun dan yang termuda berusia 28 tahun,”  jelas Asep Nurdiana.

Bupati Kebumen Yazid Mahfudz mengajak para P3K di lingkungan Pemkab Kebumen, agar memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mereka juga diminta untuk dapat  segera menyesuaikan diri sekaligus meneguhkan komitmen terbaik sebagai sarana pengabdian bagi masyarakat sesuai bidang disiplin ilmu masing-masing.

Perpanjang Kontrak

Gus Yazid, sapaan akrabnya menambahkan P3K setiap tahun akan diperpanjang sampai satu tahun sebelum pensiun. Namun perpanjangan kontrak itu juga akan evaluasi dari dinas masing-masing.

“Meski sudah diangkat kalau tidak pernah masuk dan tidak pernah kerja sesuai dengan tugas yang diembankan oleh kepala dinasnya, maka akan dievaluasi oleh tim apakah perlu diperpanjang atau tidak,”  kata Bupati.

Di sisi lain Bupati juga berpesan seluruh P3K harus bekerja bersama sama dengan ASN untuk mendukung penuh program program dari pemerintah agar Kebumen ke depan lebih maju dan lebih baik. Dengan begitu masyarakat akan merasakan hasilnya.

“Jangan sampai ada program pemerintah, masyarakat atau PNS atau P3K tidak mendukung. Ini penting karena kondusifitas pemerintahan dan komunikasi internal pemerintah daerah sangat diperlukan,” pesan Yazid.

Tinggalkan Balasan