1 Milyar Lebih, Bupati Serahkan Bantuan Keuangan Parpol

WONOSOBO, SM Network – Bupati Wonosobo Eko Purnomo secara simbolis menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik (Parpol) di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Selasa (4/8). Bantuan senilai Rp 1 milyar lebih tersebut disrahkan ke 10 Parpol di Wonosobo.

“Saya juga berharap, bantuan keuangan untuk partai politik yang diserahkan pada hari ini, akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kaderisasi partai politik dalam pengembangan progam dan sumber daya partai,” ungkap Eko di sela-sela acara.
Bupati menjelaskan, bantuan keuangan kepada Partai Politik , diberikan secara proporsional, berdasarkan perolehan suara partai politik. Partai Politik juga wajib mengalokasikan sebagian dari bantuan ini, untuk pendidikan politik, bagi anggota partai politik dan masyarakat, sebesar 60 persen, dan sebagai penunjang operasional sekretariat parpol, sebesar 40 persen.

“Saya minta agar bantuan yang diberikan, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tandasnya.

Bupati juga mengingatkan kepada para penerima bantuan keuangan, bahwa Parpol berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu.

Plt Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wonosobo, Didiek Wibawanto mengatakan, bantuan yang diberikan kepada 10 Parpol yang ada di Wonosobo bertujuan untuk memperkuat system dan kelembagaan Papol yang diprioritaskan untuk pendidikan Parpol dan masyaraka dan untuk operasional Parpol itu sendiri.

Senada dengan Bupati, Didiek juga mengingatkan bahwa Parpol yang telah mendapat bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah.

“Saya harap Parpol bisa bekerjasama untuk LPJ ini sehingga laporan penggunaan anggaran tersebut bisa disampaikan ke BPK tepat waktu. Nantinya juga aka nada pendampingan terhadap Parpol sehingga laporan yang diberikan bisa sesuai aturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.


Adhib Annas M/Dib

Tinggalkan Balasan