ilustrasi phk

SLEMAN, SM Network – Akibat pandemi Covid-19, setidaknya 1.686 pekerja sektor formal di Kabupaten Sleman terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka itu diperkirakan masih akan terus bergerak. Sebab, data tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan yang masuk di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman per tanggal 8 April 2020.

“Ada lagi laporan yang masuk tapi belum kami olah,” kata Kasi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan Disnaker Sleman Eni Yuliani, Rabu (15/4).

Selain ribuan buruh yang di-PHK, dinas juga menerima laporan 845 pekerja yang dirumahkan akibat dampak wabah virus corona. Karyawan yang dirumahkan rata-rata adalah pekerja bidang perhotelan yang terdampak karena okupansi anjlok. Sedangkan PHK, mayoritas dialami pekerja industri padat karya khususnya garmen.

Namun hingga saat ini dinas belum merekap jumlah perusahaan yang melakukan PHK maupun merumahkan karyawan. Dikatakan Eni, sesuai UU Tenaga Kerja, langkah PHK harus disertai pembayaran pesangon. Tapi, dinas pun belum mendata soal realisasi pesangon tersebut.

“Kami coba memahami situasi karena sekarang ini belum memungkinkan untuk mengumpulkan pihak yang terkait, sambil kami evaluasi ke depannya. Kondisi perusahaan pun semua sedang sulit,” ujarnya.

Bagi karyawan yang dirumahkan, semestinya juga ada kesepakatan mengenai besaran gaji. Terkait maraknya PHK, Pemkab Sleman rencanakan pemberian bantuan bagi warga yang kehilangan pekerjaan lewat program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Persyaratanya adalah tidak menerima pesangon, serta tidak masuk kriteria warga miskin dan rentan miskin penerima JPS. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi tumpang tindih.

“Nanti kami bekerjasama dengan Disnaker akan melihat data di perusahaan apakah yang bersangkutan menerima pesangon atau tidak,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Eko Suhargono.

Adapun besaran nominal anggaran yang rencananya akan diberikan, sejauh ini belum diputuskan termasuk jumlah sasaran penerimanya. “Kalau data sudah fix, harapannya akhir April ini bantuan bisa diberikan. Kami akan sampaikan dulu ke bupati dan panitia anggaran untuk mengukur sebesar kemampuan pendanaan daerah,” tukas Eko.


Amelia Hapsari

1 KOMENTAR